Depok – Tahun 2019, BSSN telah melakukan kajian lapangan, kajian sosio legal hukum siber, untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum siber masyarakat Indonesia. Responden kajian diperoleh sebanyak 3.863 orang. Selain itu, lokus yang dipilih dalam pelaksanaan kajian mencakup 10 wilayah Provinsi di Indonesia yaitu Bali (394), D.I. Yogyakarta (536), Jawa Barat (701), Jawa Tengah (241), Jawa Timur (342), Kalimantan (152), NTB (104), Sulawesi Selatan (652), Sumatera Barat (180), dan Sumatera Utara (561). Secara keseluruhan diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap hukum siber masih belum baik/kurang. Hal tersebut didasarkan pada kecilnya perolehan persentase pada bidang pengetahuan dan pemahaman, bidang sikap, dan bidang perilaku masyarakat Indonesia terhadap hukum siber.

BACA JUGA: KESADARAN HUKUM SIBER MASYARAKAT INDONESIA MASIH KURANG

Berdasarkan hasil kajian lapangan, diketahui beragam informasi terkait pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum siber.

Sebagian besar responden masih awam dengan istilah yang digunakan dalam hukum siber. Hal itu salah satunya ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah responden yang mengetahui dan memahami bahwa tanda tangan elektronik dipergunakan sebagai legalitas dokumen. Selanjutnya, sebagian besar responden juga telah melakukan sikap kehati-hatian dengan meneliti terlebih dahulu kebenaran saat mendapatkan kiriman berita/informasi dan memperhatikan izin/permintaan akses terhadap data pribadi ketika akan menginstal aplikasi pada telepon seluler. Meskipun demikian, masih banyak juga responden yang merespon berita yang tidak benar. Hal itu diketahui karena hanya sedikit responden yang mengabaikan pesan ketika mendapat berita yang tidak benar. Bahkan, terdapat cukup banyak responden masih melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU ITE seperti penyebaran pencetakan layar (screenshot) tanpa izin orang yang ada dalam percakapan atau percobaan untuk membobol akun pribadi seseorang (username maupun password).

Melalui kajian lapangan ini, dapat juga diperoleh data/informasi mengenai profil/perpektif masyarakat Indonesia terhadap keamanan siber. Perpektif ini dikelompokkan berdasarkan tiga hal yaitu pemanfaatan password, telepon seluler, dan data pribadi.

Sebagian besar responden masih menggunakan informasi diri, keluarga, atau orang terdekat dalam pembuatan password. Selain itu, mengganti password bukan merupakan suatu kebutuhan karena lebih dari sebagian responden yang hanya sesekali mengganti password yang digunakan. Bahkan masih terdapat cukup banyak responden yang tidak pernah mengganti password sama sekali.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memperhatikan aspek keamanan dalam memilih telepon seluler. Tren harga berpengaruh pada tingkat kemampuan finansial seorang masyarakat sehingga menjadi faktor utama dalam memilih telepon seluler. Meskipun aspek keamanan bukan faktor utama, mayoritas responden mengenali perkembangan pengamanan maupun kejahatan sesuai perkembangan teknologi yang digunakan. Hal itu ditunjukan dengan banyaknya responden yang tidak yakin dengan pengelolaan keamanan data pribadi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Mayoritas responden juga sudah mengetahui bahwa pencurian data pribadi dapat dilakukan melalui wifi public/layanan free charging/aplikasi yang diinstal pada HP.

Pada akhirnya, pelaksanaan kajian lapangan ini memberikan informasi bahwa setidaknya ada lebih dari separuh responden (58,30%) yang telah mengetahui adanya instansi pemerintah yang mengurusi bidang siber (BSSN) dan mengharapkan tersedianya keamanan data dengan adanya BSSN. (top/kpn)