Infrastruktur kritis adalah sektor infrastruktur yang menunjang fungsi vital pada suatu negara seperti kesehatan, transportasi, energi, keuangan, dan lain sebagainya. Beberapacontoh infrastruktur kritis diantaranya rumah sakit, bandar udara, pelabuhan, perbankan, jasa telokmunikasi, dan jasa keuangan. Pada era industri 4.0 penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mulai digunakan pada sektor infrastruktur kritis. Penggunaan TIK dapat memberikan manfaat dalam mengolah dan menyajikan data atau informasi serta pengoperasian sistem kontrol pada infratruktur tersebut. Teknologi operasional seperti Industrial Control System (ICS) dan Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) adalah salah satu teknologi yang sering digunakan pada infrastruktur kritis.

Akan tetapi, penggunaan TIK untuk mengoperasikan infrastruktur kritis mempunyai kerawanan terhadap adanya insiden siber. Insiden siber tersebut dapat menyebabkan adanya gangguan, kehilangan, atau kehancuran pada informasi, teknologi informasi, atau teknologi lainnya yang menunjang infrastruktur kritis sehingga mengakibatkan terhentinya layanan infrastruktur kritis. Adanya insiden siber terhadap infrastruktur kritis sudah terjadi beberapa kali di negara lain, seperti pemadaman listrik masal di Ukraina, adanya malware Stuxnet pada reaktor nuklir Iran, dan serangan SingHealth yang menyebabkan data rumah sakit di Singapura dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga: https://bssn.go.id/sosialisasi-dan-permintaan-tanggapan-atas-rancangan-peraturan-bssn-tentang-perlindungan-infrastruktur-informasi-kritis-nasional-iikn/ 

Kejadian tersebut tentu menyebabkan dampak yang besar terhadap keberlangsungan suatu negara. Oleh sebab itu,pemerintah mempunyai peran untuk memberikan jaminan keamanan terhadap infrastruktur kritis yang berskala nasional. Sebagai lembaga negara yang bertugas di bidang keamanan siber, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan menyusun Peraturan BSSN terkait Perlindungan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN) untuk memberikan payung hukum yang jelas bagi pihak yang berkepentingan dalam melindungi infrastruktur kritis di Indonesia.

Deputi Bidang Proteksi BSSN telah menyusun peraturan tersebut dan hingga saat ini rancangan Peraturan BSSN tentang Perlindungan IIKN dalam proses publikasi untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Rancangan ini bersifat terbuka dan dapat didistribusikan tanpa batasan agar masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terkait rancangan peraturan ini. Apabila terdapat tanggapan dan masukan, dapat disampaikan melalui email tu.d22@bssn.go.id. (Top/Nia)