Rabu, 27 Juni 2018 lalu, rakyat Indonesia tengah melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Pesta demokrasi tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah negara Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Dikutip dari liputan6.com 27/6/2018, sejumlah 171 daerah menyelenggarakan pemungutan suara dengan rincian di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018 tersebut diikuti oleh 520 pasangan calon dengan rincian 55 pasangan pada pilkada provinsi, 344 pasangan pada pilkada bupati, dan 121 pasangan pada pilkada wali kota. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Pusat, melalui infopemilu.kpu.go.id, daftar pemilih tetap pada Pilkada Serentak 2018 ini terdaftar sebanyak 152.058.452 orang, dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 387.566.

Namun, semaraknya pesta demokrasi pada Pilkada 2018 ini tak terlepas dari kejadian-kejadian pelanggaran di sejumlah daerah. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang telah memahami segala prosedur dalam Pilkada 2018 ini maupun oknum-oknum yang lalai, sengaja, maupun dari oknum yang memiliki pemahaman yang kurang atas prosedur Pilkada 2018 ini, serta pengawasan yang kurang dari pihak berwajib.

Dikutip dari detik.com pada 27/6/2018 dari catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terdapat ribuan kasus (pelanggaran) pada saat proses pemungutan suara Pilkada 2018. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berasal dari 8.751 TPS dan diungkapkan oleh Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (27/6/2018) tercatat  1.792 dugaan kasus pelanggaran dari sejumlah TPS tersebut. Jumlah pelanggaran tertinggi yaitu sebanyak 735 pelanggaran berupa keterlambatan pembukaan TPS (lebih dari pukul 07.00). Pelanggaran kedua yaitu sebanyak 457 kasus disebabkan oleh ketidaktersediaannya alat bantu bagi pemilih tuna netra. Bagja menyebutkan selain itu terdapat 151 kasus pelanggaran karena adanya surat suara yang rusak.

Selain kasus tersebut diatas, dijelaskan lebih lanjut oleh Bagja bahwa terdapat pula pelanggaran lain seperti pendamping yang tidak menandatangi surat pernyataan hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) dipasang di papan pengumuman sebanyak 98 kasus, saksi yang menggunakan atribut pasangan calon sebanyak 88 kasus, visi misi pasangan calon yang tidak dipasang di papan pengumuman sebanyak 72 kasus, penyiapan logistik yang tidak lengkap sebanyak 41 kasus, dan DPT yang tidak dipasang di papan pengumuman sebanyak 45 kasus.

Adapun dugaan pelanggaran pun tercatat sebanyak 40 kasus adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengarahkan pilihan pemilih, sebanyak 22 kasus KPPS tidak mengucapkan sumpah dan janji, 29 kasus TPS tidak dapat diakses, 10 kasus adanya mobilitas pemilih, dan 4 kasus intimidasi di TPS. Diungkapkan oleh Mochamad Afifuddin salah satu anggota Bawaslu bahwa temuan-temuan tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari daerah-daerah penyelenggara Pilkada yang dilaporkan secara online yang akan ditindaklanjuti. Tentunya, dengan adanya kasus-kasus pelanggaran Pilkada di Tahun 2018 ini, bisa menjadi pelajaran bagi pihak penyelenggara, pasangan calon, ataupun pemilih sehingga bisa menjadi lebih bijak dan tidak mengulangi pelanggaran yang sama dalam kesempatan Pemilu di waktu mendatang. (top/tik)