Melansir jawapos.com, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia melakukan kerjasama dengan institusi Polri untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan dalam proses Pilkada Serentak 2018. Pilkada berlangsung di 171 wilayah yang mencakup provinsi, kabupaten dan kota.

“Nantinya Bawaslu dan Polri akan mengawasi setiap penyimpangan yang terjadi dalam proses pesta demokrasi di sejumlah daerah”, kata Ketua Bawaslu RI Abhan di Komplek Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Perihal terjadinya penyimpangan di dunia maya, seperti black campaign atau isu SARA akan diawasi secara rutin dengan patroli siber oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri. “Kalau ada hal bisa dilaporkan, langsung dan ditindak lanjuti oleh unit cyber,” ujar Abhan.

Selain itu, Menurut Anggota Bawaslu lainnya Mochamad Afifuddin pada saat ini laporan bisa dilakukan secara online sehingga mudah untuk ditindaklanjuti.

Di lain tempat melansir kompas.com Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengindikasikan adanya kemungkinan serangan siber yang dilakukan sekelompok orang untuk menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019.

“TNI bersama Polri bertanggung jawab untuk mengantisipasi apabila ancaman-ancaman tersebut terjadi”. ucap Hadi, di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor, Jawa Barat. (top/ftd)