Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan pembinaan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum di Madiun, Senin (30/7). Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi produk hukum yang telah berlaku. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan hukum dan pemahamam hukum kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan kesadaran hukum, berupa kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan tanpa paksaan yang berdampak pada adanya suatu kebutuhan atas keselarasan pemahaman hukum pada masyarakat.
Dalam acara ini BSSN mengambil tema “Bijak Menekan Tombol di Internet” mengingat banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan computer related crime. Selain itu, melalui acara ini dapat mengedukasi masyarakat untuk memilih dan memilah serta paham atas konsekuensi yang mungkin timbul sebelum bertingkah laku atau bertindak di dunia siber.

Kegiatan Penyuluhan Hukum Siber Nasional diawali dengan sambutan Sekretaris Utama BSSN yang dibacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BSSN, Y. B. Susilo Wibowo, S.E., M.M. yang menyampaikan perkembangan kasus hukum yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan siber serta urgensi kegiatan ini. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Madiun, drg. Farid Dimyati yang menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada BSSN dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum ini dan diharapkan dapat dilaksanakan secara intens dan berkala.

Acara berikutnya adalah paparan yang disampaikan oleh 2 (dua) narasumber. Paparan pertama disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Drs. Sawung Rehtomo, M.Si., dengan tema paparan tentang “Persandian Pemerintah Kabupaten Madiun di Era Saat Ini”, yang menjelaskan mengenai peran persandian di Pemerintah Kabupaten Madiun yang telah berubah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Paparan kedua oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama BSSN, Ferry Indrawan, S.H. dengan tema paparan tentang “Memahami Hukum dalam Berinternet”, menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia berkaitan dengan pemanfaatan internet terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (UU ITE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Oleh karena itu, untuk mendukung perlindungan hukum masyarakat saat di dunia siber, BSSN juga membuka layanan pengaduan insiden siber. Pada penghujung acara, acara ditutup dengan sesi ramah-tamah. (top/ftd)