Jakarta, BSSN – Bantuan dan Penyelesaian Sengketa Hukum BSSN mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 adalah melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan di bidang pemberian advokasi dan/atau pelindungan hukum terkait dengan perkara hukum, pelaksanaan kegiatan penyiapan analisis dan penelaahan penanganan perkara hukum, penyelesaian sengketa hukum di pengadilan, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan kantor hukum, serta pembinaan kesadaran hukum. Sebagai salah satu bentuk pembinaan kesadaran hukum, Bagian Kumkerma BSSN menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum Internal dengan tema “Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara BSSN” Rabu (30/5) bertempat di kantor BSSN. Acara ini dihadiri oleh Kepala BSSN, pejabat struktural, dan seluruh pegawai BSSN.
Acara dibuka oleh Kepala BSSN, Mayjen (purn) Dr. Djoko Setiadi,M.Si, sekaligus menyampaikan sambutan. Dalam sambutan tersebut Kepala BSSN menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum merupakan wadah yang sangat baik untuk memutakhirkan wawasan agar dapat lebih memahami tentang hak dan perlindungan hukum yang diperoleh pegawai BSSN maupun kewajiban yang juga harus dilaksanakannya sehingga dapat membangun kepatuhan dan disiplin di lingkungan BSSN, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kegiatan ini didasarkan pada lingkup tugas yang lebih luas setelah terjadinya transformasi organisasi menjadi BSSN serta menjadi masukan penyesuaian terhadap Perka Lemsaneg Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kemudian acara dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh narasumber Bapak Drs. Harun Arsyad, S.H., M.H. selaku Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara dan sesi tanya jawab.
Materi yg disampaikan bahwa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, terdapat 5 pilar pembangun ASN, yakni Integritas, Profesional, Netral, Bersih dari KKN, dan Pelayanan Publik. Dalam membangun ASN yang profesional banyak risiko-risiko pekerjaan yang akan bersentuhan dengan hukum, sehingga ASN berhak mendapatkan perlindungan. Hal ini sejalan dengan Pasal 21 dan 22 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa perlindungan merupakan hak PNS dan menjadi kewajiban pemerintah utk memenuhinya. Perlindungan yang dimaksud salah satunya adalah bantuan hukum. Korps Profesi ASN adalah pihak yang memberikan perlindungan bantuan hukum berdasarkan pasal 126 PP Nomor 11 Tahun 2017, dengan ketentuan bahwa ASN berhak diberikan perlindungan bantuan hukum apabila sedang melaksanakan tugas kewajiban dan/atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan tugas. Namun demikian, mengingat pegawai BSSN terdiri dari ASN, TNI, dan Polri maka ketentuan pemberian bantuan hukum harus diatur dalam aturan internal yang ada di BSSN.
Bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan ada 2 (dua) bentuk, yakni dalam bentuk Non-Litigasi dan Litigasi. Non-Litigasi merupakan bentuk bantuan layanan pengaduan, konsultasi, bimbingan, fasilitasi, mediasi, kajian ataupun penyuluhan. Sedangkan, Litigasi bentuk layanan beracara di pengadilan. Sebagai pengecualian, ASN tidak dapat diberikan bantuan hukum apabila ASN tersebut melakukan tindak pidana bukan terkait tugas, melakukan tindak pidana korupsi, dan statusnya sudah diberhentikan dari ASN. (tp/ftd)