Seskab Pramono Anung didampingi Menteri PANRB, Ketua Ombudsman, dan Deputi Pencegahan KPK menunjukkan Deklarasi Zona Integritas Setkab, di aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (29/3) pagi.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mencanangkan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab), di Aula Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Selasa (29/3) pagi. Pencanangan dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, Wakil Sekretaris Kabinet Bistok Simbolon, Utusan Khusus Presiden Rahmat Witoelar, dan Staf Khusus Presiden Lennis Kagoya.

Dalam sambutannya Seskab Pramono Anung mengatakan, korupsi itu seperti narkoba, dimana pemakai/penikmatnya kalau ketahuan akan malu tetapi ketagihan terus. Menurut Seskab, korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya orang yang kekurangan, karena banyak di antara mereka yang sesungguhnya memiliki mobil banyak, dan rumah yang gede.

“Persoalan integritas itu akan muncul bukan ketika kita tidak punya kesempatan, tetapi saat kita mempunyai kedudukan,” tutur Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.

Pentingnya ‘Self-Cencorship’

Menurut Seskab, para pejabat pemerintahan sejak awal harus menjauhkan diri dari kemungkinan terjadinya korupsi. Ia menunjuk contoh dirinya, saat 4 (empat) periode menjadi anggota DPR-RI ia selalu menghindari penempatan di komisi-komisi anggaran, seperti Komisi XI, Komisi III, dan sebagainya. Demikian pula saat menjadi Pimpinan DPR-RI, Pramono mengaku menolak memimpin bidang anggaran. Sementara saat menjabat Seskab, Pramono yang otomatis menjadi Sekretaris Tim Penilai Akhir (TPA) mengaku menolak bertemu orang-orang yang namanya masuk dalam bursa jabatan.

“Zona Integritas itu penting tetapi yang lebih penting adalah memulai dari diri sendiri, self-cencorship harus ada pada kita semua,” tutur Pramono.

Seskab berharap pembangunan Zona Integritas mampu menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang fokus pada pelayanan publik melalui pembangunan unit kerja percontohan di lingkungan Setkab.

“Dengan karakter kepemimpinan Presiden yang seperti ini, kita harus bisa melayani dengan lebih cepat, kalau tidak akan ketinggalan,” tambah Seskab.

Sudah Lama

Staf Ahli Seskab bidang Reformasi Birokrasi, M.Y. Raso, dalam laporannya mengatakan, acara pencanangan Zona Integritas Setkab sudah lama direncanakan, tetapi baru bisa dilaksanakan sekarang.  Meski demikian, menurut Raso, kegiatan Reformasi Birokrasi sudah lama dilaksanakan di Setkab. Ia menunjuk contoh, kegiatan-kegiatan dalam ranah Zona Integritas dalam hal perubahan pola pikir, budaya kerja, dan disiplin pegawai, penataan organisasi, tata laksana, pengelolaan SDM yang transparan, pengisian jabatan secara terbuka, lelang pengadaan barang dan jasa melalui online system, penguatan akuntabilitas dan pengawasan internal, serta peningkatan pelayanan publik.

“Selain itu, dari pemeriksaan BPK, Kantor Setkab selalu memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” papar Raso.

Acara Pencanangan Zona Integritas Setkab itu juga dihadiri oleh Deputi Bidang Administrasi Seskab Faried Utomo, Deputi Bidang Polhukam Fadlansyah Lubis, Deputi Bidang Kemaritiman Ratih Nurdiati, Deputi Bidang Perekonomian Agustina Murbaningrum, Deputi Bidang PMK Surat Indrijarso, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Yuli Harsono, para Staf Ahli, Staf Khusus Seskab, serta para pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat Kabinet. (Setkab)