Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal masa kampanye dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 bahwa masa kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2018 berakhir pada Sabtu (23/6/2018) dan masa tenang akan berlangsung pada Minggu (24/6/2018) hingga Selasa (26/6/2018). Oleh karena itu, seluruh calon kepala daerah tak lagi diperbolehkan melakukan kampanye pada masa tenang untuk menghindari terjadinya pelanggaran selama masa tenang.

Pantauan detik.com, terdapat sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah terpasang sejak sebelum puasa namun belum diturunkan hingga H-1 pencoblosan, seperti spanduk, baliho, poster dan stiker di sekitar jalan raya kota bekasi.

Sementara itu, Kasi Hubungan Antar Lembaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bekasi (Hubtarga Tibumtranmas), Saut Hutajulu mengatakan, pihaknya telah menurunkan APK sejak tanggal 24 Juni 2018 lalu.

“Kita mulai dari tanggal 24 Juni kemarin sampai hari ini. Kita dibagi menjadi 15 tim, 12 tim di 12 kecamatan, 3 tim-nya itu di jalan-jalan protokol. Tanggal 24 sudah kerja sama dengan Panwaslu, setelah itu kita bergerak semua,” kata Saut Hutajulu (26/6) dilansir dari detik.com.

Terlepas dari adanya pelanggaran selama masa tenang Pilkada 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat bahkan menindaklanjuti sekitar 500 kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Kasus pelanggaran ASN tersebut diproses Bawaslu hingga proses penyidikan kepolisian. Satu kasus bahkan sudah dipidanakan. “Terkait dengan persoalan pelanggaran ASN, ada beberapa dan cukup banyak. Kurang lebih ada sampai 500-an pelanggaran ASN yang sudah kami tindak lanjuti, Satu kali masuk pidana, ada beberapa kasus yang sudah kami proses sampai penyidikan. Tapi lebih banyak soal ASN dalam kategori administrasi ” ujar Ketua Bawaslu Abhan di Mabes Polri (25/6), dilansir dari detik.com.

ASN yang terlibat pelanggaran administrasi di Pilkada 2018 juga akan dibawa ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Menurut Abhan, sejauh ini KASN cukup responsif menindak ASN yang terlibat pelanggaran di Pilkada 2018. “Mekanisme undang-undang sudah mengatur, bahwa kalau pelanggaran administrasi ASN, maka tindak lanjut adalah ke komisi ASN. Dan KASN saya kira sudah responsif, sudah banyak yang direkomendasi oleh KASN kepada PTK, yaitu di daerah masing-masing. Tinggal eksekutornya ada di PPK masing-masing provinsi,” ungkapnya.

Dilansir dari detik.com, Dirjen Otda Kemendagri, Soni Sumarsono (25/6) Soni mengatakan, ada berbagai macam sanksi yang diberikan kepada ASN yang dianggap tidak netral selama pilkada. Rata-rata ASN yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi teguran. Dari 1.000 ASN itu, 125 orang di antaranya mendapatkan sanksi keras karena dianggap melanggar netralitas. “ASN lainnya ada yang diberhentikan, kena skors dan turun pangkat. 125 Orang saya tanda tangan pemberhentian, peringatan ke mereka,” ujarnya. (top/aik)