Depok – Tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap hukum siber masih belum baik/kurang. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pelaksanaan kajian lapangan pada tahun 2019 untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum siber masyarakat. Responden dalam kajian lapangan diperoleh sebanyak 3.863 orang. Selain itu, lokus yang dipilih dalam pelaksanaan kajian terdiri atas 10 wilayah Kab/Kota di Indonesia.

BACA JUGA:TAHUN 2019, SOSIO LEGAL HUKUM SIBER BERLANJUT SKALA NASIONAL

Kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat ditunjukkan dengan kecilnya perolehan persentase pada bidang pengetahuan dan pemahaman (15,84%), bidang sikap (14,18%), dan bidang perilaku (22,86%) masyarakat Indonesia terhadap hukum siber. Selain itu, melalui pertanyaan kuesioner kajian lapangan, kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat tergambar dengan beragam kondisi. Lebih dari sebagian responden sudah mengetahui adanya pengaturan siber yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian masih terdapat responden yang belum memahami/awam dengan istilah dalam hukum siber. Selain itu, sebagian besar responden juga masih bersikap responsive terhadap berita yang tidak benar. Terlebih lagi masih relatif banyak responden yang berperilaku tidak taat terhadap hukum dengan melakukan percobaan pembobolan terhadap akun pribadi seseorang (username maupun password).

BACA JUGA: PERSEPSI MASYARAKAT JABODETABEK TERHADAP HUKUM SIBER

Hasil kajian lapangan diperoleh berdasarkan data responden yang tersebar di 10 Provinsi di Indonesia. Sebaran lokus kajian lapangan terdiri atas Provinsi Bali, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, NTB, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Banyaknya jumlah lokus kajian diperoleh berdasarkan perhitungan sampling dengan metode Mustistage Cluster Random Sampling. Data kajian lapangan diperoleh melalui teknik wawancara dengan alat bantu kuesioner yang dilakukan secara langsung (mendatangi warga masyarakat) maupun dalam event kampanye literasi keamanan siber (KLIKS). (top/kpn)