Rapat pengelolaan website jdih BSSN-integrasi jdihn (jdih.bssn/subbag BPSH)

Depok – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Siber dan Sandi Negara (JDIH BSSN) telah terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Hal itu disampaikan Emalia Suwartika, S.Sos,. M.Si., Kepala Bidang Otomatisasi Dokumentasi Hukum BPHN pada penutupan rapat pengelolaan JDIH BSSN di kantor BSSN, Depok, Selasa (29/10).

Emalia mengatakan “Penting untuk ada fitur advanced search di website jdih dikarenakan tidak seluruh masyarakat mengetahui secara detail untuk peraturan yang dicari, baik itu jenis, ataupun tahun peraturannya”. Oleh sebab itu, adanya integrasi JDIH dalam satu portal (JDIH Nasional), merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan sistem pembangunan hukum secara nasional. Sehigga diharapkan masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam melakukan akses dokumen/produk hukum dalam satu portal.

Integrasi JDIH BSSN dengan JDIHN merupakan salah satu komitmen BSSN dalam mendukung sistem pembangunan hukum nasional. Integrasi tersebut sebagai pondasi utama dalam memudahkan masyarakat mengakses dokumen hukum di BSSN. Selain itu, website JDIH BSSN juga menyediakan berita, artikel, jurnal, dan informasi hukum, serta kamus persandian yang praktis, cepat, dan efisien, dimanapun dan kapanpun bagi masyarakat.

Baca juga: https://jdihn.go.id/search/pusat?instantion=490&type=20

Tampilan integrasi web jdih BSSN pada jdihn.go.id (jdihn.go.id/subbag BPSH)

Untuk ke depannya, BSSN akan tetap melakukan penyempurnaan sistem JDIH BSSN yang sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional. Diharapkan nantinya dokumen hukum yang diakses pada website JDIH BSSN dapat tersedia secara lengkap, update, dan komprehensif, serta sesuai dengan standar yang ada di Permenkumham RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Pelaksanaan integrasi JDIH BSSN dengan JDIHN dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Humas serta Pusat Data Teknologi Informasi dan Komunikasi BSSN dengan mengundang pihak BPHN. Pihak BPHN diwakili oleh Emalia Suwartika, S.Sos,. M.Si. selaku Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum dan Diden Prya Utama S.Kom. selaku Kepala Subbidang Digitalisasi Dokumen Hukum. (top/tik)