Kamis (19/07), dilaksanakan pertemuan antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), khususnya Direktorat Jenderal Perundang-undangan (Dirjen PP). Pertemuan 2 (dua) instansi tersebut membahas tentang pengalihan bahasa Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara dan Perpres Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Perpres 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara dari Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Inggris.

Pengalihan bahasa peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 91 ayat (1) yaitu: “Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum” dan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan.

Prosedur pengalihan bahasa (penerjemahan) sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 13 Tahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pemohon mengajukan surat permohonan penerjemahan yang disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan melampirkan salinan naskah dan konsep terjemahan peraturan yang akan diterjemahkan,
  2. Selanjutnya, Direktur Jenderal akan melakukan Klarifikasi permohonan tersebut.
  3. Apabila memenuhi syarat, maka dilakukan pembentukan tim yang terdiri dari kemenkumham, pemrakarsa, dan penerjemah tersumpah.
  4. Apabila pembahasan telah selesai, maka hasil terjemahan diserahkan oleh ketua tim kepada Direktur Jenderald, paraf persetujuan pemohon, dan penyerahan hasil terjemahan.

Pengalihan bahasa atas Perpres yang mendasari pembentukan BSSN tersebut, berarti memberikan dukungan BSSN untuk Go International. Pengalihan bahasa ini diharapkan dapat menjelaskan pengaturan di bidang siber dan sandi di Indonesia kepada dunia internasional sehingga dapat mendukung Kantor BSSN dalam melaksanakan kegiatan/tugasnya di lingkup nasional, regional, maupun internasional.