Dar Es Salaam – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), melalui Delegasi Indonesia, mendukung adanya perumusan hukum internasional tentang ruang siber yang aman. Hal ini disampaikan saat Pertemuan Tahunan ke-58 AALCO (Asian-African Legal Consultative Organization) dalam pembahasan International Law in Cyberspace di Dar Es Salaam, Tanzania (23/10). Perumusan hukum ini merupakan bentuk kesepahaman bersama anggota AALCO yang bersifat tidak mengikat (non binding) namun dapat digunakan sebagai pedoman dalam membentuk hukum di negaranya masing-masing.

Pembahasan International Law in Cyberspace mengerucut pada adanya keinginan dari berbagai negara anggota AALCO untuk membentuk norma hukum internasional. Norma yang diusulkan, antara lain kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan siber (cybercrime), kedaulatan data yang ditransfer melalui lintas batas negara, pengaturan konten yang membahayakan, penggunaan siber yang aman, dan penggunaan militer untuk membalas serangan siber. Empat usulan pertama, didukung oleh mayoritas negara anggota sedangkan usulan terakhir terdapat catatan dari sebagian besar negara anggota untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut, termasuk Indonesia.

Pertemuan tahunan AALCO ke-58 dibuka oleh Wakil Presiden United Republic of Tanzania, Y.M. Samia Suluhu Hasan, yang menyampaikan pihaknya berkomitmen aktif dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia. Terkait perdamaian dan keamanan dunia, Sekretaris Jenderal AALCO, Prof. Dr. Kennedy Gastorn, dalam sambutannya menyoroti AALCO merupakan forum yang mengedepankan multilateralisme negara-negara berkembang di wilayah Asia dan Afrika yang merefleksikan hukum internasional.

Pertemuan tahunan yang dihadiri oleh Delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, BSSN, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membahas 7 (tujuh) isu hukum internasional. Isu tersebut, antara lain pemberlakuan hukum nasional suatu negara dalam bentuk sanksi kepada negara lain, penyelesaian sengketa dalam forum internasional, masalah Palestina, Komisi Hukum Internasional PBB, hukum siber, hukum laut, serta hukum perdagangan dan investasi. (TOP)