Penerimaan Negara Bukan Pajak
UU Nomor 9 Tahun 2018
2018

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

ABSTRAK : Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, pelindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam rangka untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, pelindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dasar Hukum :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 23A, dan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU ini mengatur tentang :

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

CATATAN : – Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
– Ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2018:
– Diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2018┬ádalam Lembaran Negara Tahun 2018 No. 147.