Aparatur  Sipil Negara
UU No. 5 Tahun 2014
2014

 APARATUL SIPIL NEGARA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti.

 

Dasar Hukum :

Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU ini mengatur tentang :

  1. Ketentuan Umum yang memuat istilah-istilah dimaksud dalam Peraturan ini;
  2. Asas, Prinsip, Dasar, serta kode etik dan kode perilaku;
  3. Jenis, Status dan Kedudukan;
  4. Fungsi, Tugas, dan Peran;
  5. Jabatan ASN;
  6. Hak dan Kewajiban;
  7. Kelembagaan;
  8. Manajemen ASN;
  9. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;
  10. Pegawai ASN yang menjadi pejabat negara;
  11. Organisasi;
  12. Sistem Informasi ASN;
  13. Penyelesaian Sengketa;
  14. Ketentuan Peralihan;
  15. Ketentuan Penutup.

Lampiran peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Undang-Undang ini.

CATATAN :     –  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
–  Ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014;
–  Diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014