Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
Perpres No. 86 Tahun 2020
2020

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

ABSTRAK :

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaan, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

Dasar Hukum:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Undang-Undang ini mengatur tentang:
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
CATATAN : –  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
–  Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 8 September 2020.
–  Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 9 September 2020 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 201.