Badan Siber dan Sandi Negara

Perpres Nomor 28 Tahun 2021

2021

Badan Siber dan Sandi Negara

ABSTRAK :

Dalam rangka mewujudkan keamanan, pelindungan, dan kedaulatan siber nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional perlu dilakukan penataan organisasi Badan Siber dan Sandi Negara. Selain itu, diperlukan organisasi Badan Siber dan Sandi Negara yang lebih efektif dan efisien untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keamanan siber dan sandi.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan organisasi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Dasar Hukum:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang ini mengatur tentang:
Badan Siber dan Sandi Negara
CATATAN : –  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
–  Mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
–  Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 13 April 2021.
–  Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 14 April 2021 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 101.