Penyelenggaraan Akred Sertif Diklat Sandi
Perka Nomor 8 Tahun 2010
2010

PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASI DIKLAT SANDI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

ABSTRAK : Bahwa dengan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003 dan Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KP.004/KEP.60/2004 Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2004, telah ditetapkan Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya serta Petunjuk Pelaksanaannya. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sandiman.

 

Dasar Hukum :

  1. UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999;
  2. UU No. 20 Tahun 2003;
  3. PP No. 101 Tahun 2000;
  4. PP No. 38 Tahun 2007;
  5. Keppres No. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2005;
  6. Kepmenpan No. 133/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003;
  7. Kepmenpan No. 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003;
  8. Perka Lemsaneg No. OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007;
  9. Perka Lemsaneg No. HK.101/PERKA.284/2007 Tahun 2007.
  10. Kepka LAN No. 2 Tahun 2008.

 

Perka Lemsaneg ini mengatur tentang :

Penyelenggaraan Akred Sertif Diklat Sandi, meliputi :

  1. Ketentuan Umum;
  2. Tujuan, sasaran dan kewenangan;
  3. Persyaratan;
  4. Unsur, komponen dan bobot penilaian, meliputi : unsur tenaga kediklatan, unsur program diklat sandi, dan unsur fasilitas diklat sandi;
  5. Tim dan prosedur akreditasi, meliputi : Susunan tim akreditasi, tugas tim akreditasi, dan prosedur akreditasi;
  6. Penetapan dan masa berlaku sertifikat akreditasi;
  7. Evaluasi diklat sandi terakreditasi;
  8. Pembiayaan;
  9. Hak dan kewajiban;
  10. Ketentuan lain;
  11. Penutup.

Lampiran peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lemsaneg ini.

CATATAN : – Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
– Ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2010;
– Diundangkan pada tanggal 8 April 2010.