Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sandiman
Perka Nomor 7 Tahun 2010
2010

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

ABSTRAK : åBahwa dengan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003 dan Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KP.004/KEP.60/2004 Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2004, telah ditetapkan Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya serta Petunjuk Pelaksanaannya. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sandiman.

 

Dasar Hukum :

  1. UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999;
  2. PP No. 4 Tahun 1966;
  3. PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2009;
  4. PP No. 16 Tahun 1994;
  5. PP No. 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003;
  6. PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002;
  7. PP No. 9 Tahun 2003;
  8. Keppres No. 87 Tahun 1999;
  9. Kepmenpan No. 134/KEP/M.PAN/11/2003 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan No. PER/60/M.PAN/6/2005;
  10. Kepber Ka. Lemsaneg dan Ka. BKN No. KP.004/KEP.60/2004 Tahun 2004 dan No. 17 Tahun 2004;
  11. Perka Lemsaneg No. OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007;
  12. Perka Lemsaneg No. HK.101/PERKA.284/2007 Tahun 2007.

 

Perka Lemsaneg ini mengatur tentang :

Juknis JFS, meliputi :

  1. Pendahuluan;
  2. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
  3. Organisasi Tim Penilai dan Mekanisme Penilaian;
  4. Pembinaan Karir Jabatan Fungsional Sandiman;
  5. Ketentuan Peralihan;
  6. Penutup.

Lampiran peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lemsaneg ini.

CATATAN : – Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
– Ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2010;
– Diundangkan pada tanggal 17 Maret 2010.