Sistem Penanganan Pengaduan Melalui Whistleblowing System di Badan Siber dan Sandi Negara
Perban No. 7 Tahun 2021
2021

Sistem Penanganan Pengaduan Melalui Whistleblowing System di Badan Siber dan Sandi Negara

ABSTRAK :

Bahwa untuk usaha penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan termasuk di dalamnya pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu diterapkan sistem penanganan pengaduan melalui whistleblowing system. Sehingga, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Melalui Whistleblowing System di Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

Dasar Hukum:
1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803)
Peraturan BSSN ini mengatur tentang:
Whistleblowing System di Badan Siber dan Sandi Negara
– Kata kunci : Whistleblowing dan System
– Urusan Pemerintah Umum
– Bidang Hukum Administrasi Negara
CATATAN : Peraturan BSSN ini:
– Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
– Tempat Penetapan Jakarta
– Ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2021
– Diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2021
– Sumber Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 974
– Status Berlaku dan mencabut Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penanganan Pengaduan di Lembaga Sandi Negara
– Peraturan ini menggunakan Bahasa Indonesia
– Pemrakarsa BSSN
– Penandatangan Hinsa Siburian
– Hasil Uji MK Tidak Ada
– Dokumen Terkait Tidak Ada
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital dan dapat diverifikasi dengan: 1. aplikasi veryDS (Playstore); 2. aplikasi PDFReader (Adobe, Foxit, Nitro, dll); 3. fitur verifikasi di website https://osd.bssn.go.id; dan 4. aplikasi Panter.