Pembentukan Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara
Perban No. 7 Tahun 2018
2018

Pembentukan Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara

ABSTRAK : Bahwa regulasi merupakan salah satu instrumen kebijakan sebagai landasan lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Selain itu, untuk mewujudkan pembentukan regulasi di Badan Siber dan Sandi Negara yang terencana dan sistematis diperlukan suatu pengaturan mengenai penyusunan regulasi. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lembaga Sandi Negara sudah tidak relevan sehingga perlu diganti. Maka diperlukan penyesuaian pembentukan regulasi yang telah ada.
Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara
  4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Hukum
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
  6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara
PENGATURAN : Peraturan BSSN ini mengatur tentang:
Pembentukan Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara
– Kata Kunci: Pembentukan Regulasi
– Urusan Pemerintah Umum
– Bidang Hukum Administrasi Negara
CATATAN : Peraturan BSSN ini:
– Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
– Tempat Penetapan Jakarta
– Ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2018
– Diundangkan pada tanggal 10 September 2018
– Sumber Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1260
– Status Berlaku dan mencabut Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lembaga Sandi Negara
– Peraturan ini menggunakan Bahasa Indonesia
– Pemrakarsa BSSN
– Penandatangan Djoko Setiadi
– Hasil Uji MK Tidak Ada
– Dokumen Terkait Tidak Ada
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital dan dapat diverifikasi dengan: 1. aplikasi veryDS (Playstore); 2. aplikasi PDFReader (Adobe, Foxit, Nitro, dll); 3. fitur verifikasi di website https://bsre.bssn.go.id; dan 4. aplikasi Panter.