Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
Perban No. 4 Tahun 2019
2019

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

 

ABSTRAK : Bahwa standar operasional prosedur merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, menciptakan ketertiban penyelenggaraan operasional dan administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan Badan Siber dan Sandi Negara. Dengan adanya perubahan organisasi dari Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, maka perlu mengatur mengenai penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
Dasar Hukum :

  1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siberdan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649).
  3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197).
Peraturan BSSN ini mengatur tentang :

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara

CATATAN : –  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
–  Ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2019;
–  Diundangkan pada tanggal 11 April 2019. dalam berita negara Tahun 2019 No. 413.
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital dan dapat diverifikasi dengan: 1. aplikasi veryDS (Playstore); 2. aplikasi PDFReader (Adobe, Foxit, Nitro, dll); 3. fitur verifikasi di website https://osd.bssn.go.id; dan 4. aplikasi Panter.