Pengawasan Intern di Badan Siber dan Sandi Negara
Perban No. 11 Tahun 2019
2019

PENGAWASAN INTERN DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

 

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara yang semakin dinamis untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keamanan siber, perlu pengawasan intern yang lebih efektif di Badan Siber dan Sandi Negara; bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Sandi Negara dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengawasan intern dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
  9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);
Peraturan BSSN ini mengatur tentang:

Pengawasan Intern di Badan Siber dan Sandi Negara.

CATATAN : –  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
–  Ditetapkan pada tanggal 19 November 2019.
–  Diundangkan pada tanggal 26 November 2019. dalam berita negara Tahun 2019 Nomor 1507.
–  Mencabut Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital dan dapat diverifikasi dengan: 1. aplikasi veryDS (Playstore); 2. aplikasi PDFReader (Adobe, Foxit, Nitro, dll); 3. fitur verifikasi di website https://osd.bssn.go.id; dan 4. aplikasi Panter.