Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan BSSN
Perban No. 11 Tahun 2018
2018

Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara

ABSTRAK : Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme diwajibkan kepada penyelenggara negara dan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara untuk melaporkan Harta Kekayaan yang dimilikinya. Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu diatur mengenai mekanisme pelaporan Harta Kekayaan di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
Dasar Hukum :

  1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik
    Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara
Peraturan BSSN ini mengatur tentang :
Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
CATATAN : –  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
–  Ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018;
–  Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018. dalam berita negara Tahun 2018 No. 1794.
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital dan dapat diverifikasi dengan: 1. aplikasi veryDS (Playstore); 2. aplikasi PDFReader (Adobe, Foxit, Nitro, dll); 3. fitur verifikasi di website https://osd.bssn.go.id; dan 4. aplikasi Panter.