Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan BSSN
Perban No. 11 Tahun 2018
2018

Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara

 

ABSTRAK : Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme diwajibkan kepada penyelenggara negara dan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara untuk melaporkan Harta Kekayaan yang dimilikinya. Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu diatur mengenai mekanisme pelaporan Harta Kekayaan di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
Dasar Hukum :

UU 28 Tahun 1999, UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001, UU 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU 10 Tahun 2015, UU 5 Tahun 2014, Perpres 53 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 133 Tahun 2017, Peraturan KPK 7 Tahun 2016, dan PerBSSN 2 Tahun 2018.

Peraturan BSSN ini mengatur tentang :

Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara

CATATAN : –  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
–  Ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018;
–  Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018. dalam berita negara Tahun 2018 No. 1794.
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital dan dapat diverifikasi dengan: 1. aplikasi veryDS (Playstore); 2. aplikasi PDFReader (Adobe, Foxit, Nitro, dll); 3. fitur verifikasi di website https://osd.bssn.go.id; dan 4. aplikasi Panter.