Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
Perban No. 10 Tahun 2019
2019

Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah diperlukan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum :

  1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
  2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber  dan  Sandi  Negara sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  133  Tahun 2017  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor 53    Tahun    2017    tentang    Badan   Siber    dan    Sandi   Negara.
 PENGATURAN : Peraturan BSSN ini mengatur tentang :
Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
– Kata Kunci: Persandian Pemerintah Daerah
– Urusan Pemerintah Umum
– Bidang Hukum Administrasi Negara
CATATAN : Peraturan BSSN ini:
– Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
– Tempat Penetapan Jakarta
– Ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2019
– Diundangkan pada tanggal 16 September 2019
– Sumber Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054
– Status Berlaku dan mencabut Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
– Peraturan ini menggunakan Bahasa Indonesia
– Pemrakarsa BSSN
– Penandatangan Hinsa Siburian
– Hasil Uji MK Tidak Ada
– Dokumen Terkait Tidak Ada
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital dan dapat diverifikasi dengan: 1. aplikasi veryDS (Playstore); 2. aplikasi PDFReader (Adobe, Foxit, Nitro, dll); 3. fitur verifikasi di website https://bsre.bssn.go.id; dan 4. aplikasi Panter.