Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

 Badan Siber dan Sandi Negara

  Pencarian dokumen

 

 

 

Kamus Istilah Persandian

 

 

Profil

Sekilas JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 adalah :

“wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.”

Tupoksi JDIH

Fungsi JDIH sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Keppres Nomor 91 Tahun 1999 tentang JDIH Nasional adalah :

  • sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
  • untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
  • untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya;
  • untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Struktur Organisasi JDIH

Berdasarkan Peraturan Kepala Lemsaneg Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Hukum, dalam Pasal 7 dan 8 disebutkan bahwa:

  • JDIH Lemsaneg merupakan anggota JDIH Nasional;
  • JDIH Lemsaneg melaksanakan penyimpanan dan pengolahan dokumentasi produk hukum yang diterima dari unit kerja di Lemsaneg dan/atau dari Pusat JDIH, serta;
  • JDIH Lemsaneg melaksanakan penyediaan dan penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara elektronik.

Hukuman Mati dan Revisi KUHP Indonesia

“Penerapan hukuman mati dalam hukum positif masih terus dipertahankan. Bahkan, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang masih dibahas antara DPR dengan pemerintah pun masih mempertahankan keberadaan penerapan hukuman mati. Pandangan pro kontra pun terbelah di tengah masyarakat. Sementara dalam hukum syariat islam, penerapan hukuman mati tidak bersifat mutlak. Kendati demikian terdapat beberapa alasan penghapusan hukuman mati.”

 

Baca Selengkapnya

Tindakan Administratif Terhadap PNS Yang Telah Diputus Pengadilan Terbukti Melakukan Kejahatan Tindak Pidana (PP Nomor 32 Tahun 1979)

“PNS yang telah dinyatakan oleh Pengadilan terbukti melakukan kejahatan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraccth), baik bagi PNS yang sebelumnya telah diberhentikan sementara dari jabatan organik, maupun bagi PNS yang tidak diberhentikan sementara dari jabatan organik, maka tindak lanjut dibidang administrasi kepegawaian dilakukan sbb…”

 

 

Baca Selengkapnya

Tindakan Administratif Pengadaan PNS

“TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP CPNS YANG MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18 PP. NO. 98 THN 2000 JO PP NO.11 THN 2002.”

 

 

Baca Selengkapnya

pencil-icon

Berita

PENERJEMAHAN PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Kamis (5/9), telah dilaksanakan rapat penerjemahan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2018. Peraturan tersebut diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Peraturan yang dibahas dalam...

PERSEPSI MASYARAKAT JABODETABEK TERHADAP HUKUM SIBER

Pada tahun 2018, BSSN telah melakukan kajian lapangan untuk melihat persepsi masyarakat terhadap hukum siber. Responden dalam kajian lapangan diperoleh sebanyak 1572. Selain itu, lokus yang dipilih dalam pelaksanaan kajian terdiri atas 13 wilayah Kab/Kota di...

 

PRODUK HUKUM TANGGAL
PERPU Nomor 4 Tahun 2009 2009-09-21
PERPU Nomor 3 Tahun 2009 2009-07-17
PERPU Nomor 2 Tahun 2009 2009-07-17
PERPU Nomor 1 Tahun 2009 2009-02-26


Selengkapnya